Friday, 25 October 2013

Kalau Nggak Dikorup, Penghasilan Tiap Orang Indonesia Rp.30 Juta/Bulan

KPK : Kalau Nggak Dikorup, Penghasilan Tiap Orang Indonesia Rp.30 Juta/Bulan


Jakarta-Kluget.com, kenapa rakyat Indonesia miskin dan mengenaskan, hal ini disebabkan pada brutalnya korupsi di Indonesia, distribusi kekayaan menyimpang, di Indonesia yang kaya itu kaya sekali, sementara yang miskin banyak. Padahal alam kita sangat kaya raya.
Ketua KPK Abraham Samad, berbicara lantang soal ini bahwa kemiskinan orang Indonesia disebabkan oleh Korupsi, kalau nggak ada korupsi penghasilan orang Indonesia itu puluhan juta rupiah per bulan. Hal ini disampaikan ketua KPK itu di dialog kebangsaan depan puluhan ribu buruh di Istora, Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2013).
Dari Migas saja, menurut Abraham Samad, nyaris 50% perusahaan tambang di Indonesia tidak membayar royalti ke Pemerintah. Angka itu menurut Abraham Samad berkisar di angka Rp. 20 ribu Trilyun.
"Coba dibagi dengan 241 juta jiwa. Maka kita akan menemukan angka pendapatan terendah adalah Rp 30 juta per bulan," kata Abraham Samad.
"Pernah saya tanyakan ke pengusaha tambang, kenapa tidak bayar royalti. Ternyata karena uang mereka yang keluar lebih besar dari pada royalti untuk suap oknum aparatur pemerintah," tuturnya. Jadi royalti yang mustinya masuk ke kas Pemerintah malah masuk ke aparat pemerintah. Buat sogokan.
Abraham Samad meminta dukungan pada rakyat secara total, mendukung KPK agar kekayaan bangsa ini seperti kekayaan di sektor energi bisa dinikmati bangsa ini. Kita bangsa kaya, tinggal mengurusnya saja, dan tugas KPK adalah mengawasi agar jangan ada perampokan besar-besaran atas harta rakyat. Para penjarah duit rakyat akan berhadapan dengan kami, dengan bangsa ini, dengan KPK.
"Oleh karena itu saya mengajak kaum buruh untuk tetap bersatu menjaga kekayaan negeri ini supaya tidak lagi dirampok penguasa dan pengusaha hitam," kata Samad dengan nada berapi-api.
(Laporan Zihan Oktavina)
http://news.okezone.com/read/2013/10/21/339/884557/ketua-kpk-banyak-pengusaha-migas-ngaku-suap-pemerintah


No comments:

Post a Comment